JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh,
menilai tidak tepat jika percetakan naskah ujian nasional dikembalikan
ke masing-masing daerah. Karena beberapa tahun lalu pernah dilakukan hal
tersebut, tetapi menimbulkan masalah besar.
"Tiga tahun lalu kita sudah lakukan itu (percetakan di daerah) tetapi muncul persoalan besar yakni isu kebocoran," katanya saat ditemui di acara Hipmi, Kamis (18/4). Ia mengatakan akan jauh lebih sulit jika naskah soal ujian disebar di daerah-daerah, utamanya upaya untuk mengontrol 25 perusahaan percetakan.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah memutuskan untuk menarik dan memusatkan proses tersebut. Menurutnya, dengan pemusatan pengontrolan jauh lebih mudah. Namun hal itu bukan berarti tender hanya berlaku bagi beberapa perusahaan saja. "Setahun lalu sudah didesentralisasi tak ada masalah. Ini kasus khusus yang saya juga tak habis pikir."
Ia mengatakan, pihaknya melakukan investigasi yang diharapkan dalam waktu satu minggu sudah bisa diselesaikan. Investigasi itu meliputi sisi proses alias tender, sisi pelaksanaan, hingga percetakan.
"Jadi, nanti hasil dari investigasi itu akan kami pakai untuk melihat seberapa berat kelalaian dan sanksi yang bisa mengikuti. Sanksi tergantung tingkat kelalaian," katanya.
"Tiga tahun lalu kita sudah lakukan itu (percetakan di daerah) tetapi muncul persoalan besar yakni isu kebocoran," katanya saat ditemui di acara Hipmi, Kamis (18/4). Ia mengatakan akan jauh lebih sulit jika naskah soal ujian disebar di daerah-daerah, utamanya upaya untuk mengontrol 25 perusahaan percetakan.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah memutuskan untuk menarik dan memusatkan proses tersebut. Menurutnya, dengan pemusatan pengontrolan jauh lebih mudah. Namun hal itu bukan berarti tender hanya berlaku bagi beberapa perusahaan saja. "Setahun lalu sudah didesentralisasi tak ada masalah. Ini kasus khusus yang saya juga tak habis pikir."
Ia mengatakan, pihaknya melakukan investigasi yang diharapkan dalam waktu satu minggu sudah bisa diselesaikan. Investigasi itu meliputi sisi proses alias tender, sisi pelaksanaan, hingga percetakan.
"Jadi, nanti hasil dari investigasi itu akan kami pakai untuk melihat seberapa berat kelalaian dan sanksi yang bisa mengikuti. Sanksi tergantung tingkat kelalaian," katanya.